Minggu, 23 Januari 2011

Pemprov DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dana Rp15 miliar untuk pembebasan lahan seluas 2.000 meter persegi guna menunjang dua proyek pembangunan jalan layang non tol Blok M-Cipete dan Tanah Abang-Kampung Melayu.

Kepala Bidang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI, Novizal, menjelaskan dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membebaskan lahan, yakni di antaranya di Simpang Pasar Cipete. Sementara itu, untuk jalan layang Kampung Melayu-Tanah Abang, lahan yang dibebaskan di Jalan Mas Mansyur.

"Lahan ini dibebaskan untuk membuat jalur masuk dan keluar (on and off ramp) pada jalan layang tersebut," ujar dia di Jakarta, Minggu 23 Januari 2011.

Ia mengungkapkan, pembebasan lahan akan dilakukan tahun ini, karena anggaran di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2011 harus terserap. "Saat ini masih dalam proses negosiasi dan sosialisasi," kata dia.

Menurut dia, pihaknya telah memasang patok lahan yang akan dibebaskan. Tahap selanjutnya adalah akan diturunkan tim dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk mengukur besaran luas, kepemilikan lahan, dan harga tanah yang tepat.

Namun, sebelum lahan dibebaskan, dia melanjutkan, Dinas Pekerjaan Umum terlebih dahulu berkoordinasi dengan pengembang, apakah lahan yang dibebaskan merupakan kewajiban Dinas PU DKI atau pihak pengembang.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI, Ery Basworo mengatakan pembebasan lahan itu diperlukan terutama sepanjang wilayah yang akan dibangun underpass.

Jalan layang itu memiliki panjang 4,8 kilometer, ditambah 300 meter untuk underpass. "Tanah yang perlu dibebaskan itu berada di sekitar pintu masuk dan keluar dari underpass," katanya.

Untuk di sekitar pintu masuk underpass, luas lahan yang perlu dibebaskan sekitar 500 meter persegi dan akan dilaksanakan tahun ini.

Selain itu, untuk di sekitar pintu keluar underpass, luas lahannya pun sekitar 500 meter persegi. Namun, pembebasan untuk lahan ini belum bisa dilakukan pada tahun yang sama dan masih dalam tahap perencanaan.

Sebelumnya, pembangunan jalan layang non tol Pangeran Antasari-Blok M telah memasuki tahap pengeboran untuk tiang pancang dan penyelesaian masalah utilitas di bawah jalan layang tersebut.

Sementara itu, pembangunan jalan non tol Kampung Melayu-Tanah Abang belum dapat dilakukan pengeboran karena penyelesaian pemindahan utilitas belum rampung. Seperti adanya utilitas pipa air baku dari Kalimalang ke Jalan Penjernihan, Pejompongan, Jakarta Pusat.

Penyelesaian dua proyek jalan layang non tol ini ditargetkan rampung pada pertengahan 2012. Jalan layang Antasari akan terhubung ke Blok M, sedangkan jalan layang Casablanca akan terhubung dengan Kampung Melayu. Demikian catatan online News Zin tentang Pemprov DKI Jakarta.

Kamis, 20 Januari 2011

Wakil Ketua Komisi III DPR

Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy menilai konflik Gayus Tambunan dan anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, melelahkan publik. Padahal, jika keberatan, masing-masing bisa menyelesaikannya ke ranah hukum, bukan bertengkar di media.

"Kalau merasa tidak nyaman, lebih baik Gayus melapor saja ke polisi dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Denny terhadap keluarganya. Sebaliknya, kalau Satgas merasa difitnah, laporkan saja. Kalau sekarang ini, kan, seperti dua anak muda yang bertengkar saja," ungkapnya di Gedung DPR, Kamis (20/1/2011).

Penegak hukum, lanjutnya, harus mendalami keterangan keduanya untuk mencari mana yang benar. Komisi III DPR melalui Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Hukum dan Mafia Pajak juga akan mendorong penuntasan kasus Gayus Tambunan sampai ke akar-akarnya.

Menurut Tjatur, Satgas juga akan dipanggil dalam agenda kerja Panja untuk dimintai keterangan. Panja sendiri akan bergerak mulai Senin mendatang. Namun, jadwal pemanggilan Gayus dan Satgas belum ditentukan.

Khusus waktu Gayus, politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan, Panja akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak pengadilan. "Tapi, diusahakan pekan depan," katanya.

Panja mengatakan, Satgas juga akan menganalisis 151 atau 54 perusahaan yang akan didalami seputar kasus Gayus. Lalu, pendalaman akan diprioritaskan berdasarkan perusahaan yang berpotensi merugikan negara paling besar.

"Kalau antara mereka ada yang enggak mau hadir, nanti kan bisa dipanggil paksa," ia menegaskan. Demikian catatan online News zin tentang Wakil Ketua Komisi III DPR.

Jumat, 07 Januari 2011

ular piton reticulatus

Petugas Kepolisian Sektor Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta, mengamankan seekor ular piton reticulatus yang ditemukan terimpit bebatuan lahar dingin di Kali Opak, Desa Argomulyo, Cangkringan, Jumat (7/1/2011). Ular sepanjang 2,5 meter dengan berat 10 kg dan diameter sekitar 10 cm itu ditemukan dalam kondisi hidup tetapi lemas. Ular tersebut diduga berasal dari hulu Kali Opak dan terseret banjir lahar dingin besar pada Senin (3/1/2011).

"Ular itu ditemukan petugas alat berat saat sedang mengeruk material vulkanik di Kali Opak," kata Kepala Polsek Cangkringan Ajun Komisaris Sudalidjo.

Saat ditemukan, ular itu terimpit bebatuan dan terdapat luka di kepala. "Untuk selanjutnya, ular ini akan dirawat oleh seorang warga sebelum dilepaskan lagi," kata Sudalidjo.

Lebih jauh, Sudalidjo menduga, ular ini merupakan salah satu ular yang dilepas pemerintah beberapa tahun lalu untuk program pemberantasan hama tikus pertanian. Demikian catatan online News zin tentang ular piton reticulatus.

Rabu, 05 Januari 2011

Unit Kerja Presiden

Hasil evaluasi kinerja kementerian dan lembaga yang dilakukan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tidak bisa dijadikan patokan untuk melakukan reshuffle menteri atau pimpinan lembaga. Hasil itu hanya sebuah penilaian apakah kementerian dan lembaga tersebut sudah melakukan perbaikan kinerja atau belum.

Penilaian atas kinerja sebuah kementerian dan lembaga juga harus adil apabila capaian kementerian dan lembaga terkait dengan lintas sektoral, kementerian, dan lembaga lain, seperti dalam hal pencairan anggaran dan penerbitan regulasi.

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono saat ditanya pers seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (5/1/2011). "Tidak bisa otomatis begitu saja hasil UKP4 terkait dengan reshuffle. Evaluasi UKP4 itu hanya penilaian yang dijadikan perbaikan dan bukan rapor untuk mengganti (jabatan). Jadi, dengan UKP4 itu, bagaimana, kementerian dan lembaga itu bisa lebih baik lagi di masa datang," katanya.

Menurut Agung, pergantian kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Presiden mempunyai banyak sumber penilaian dan referensi bermacam-macam," kata Agung lagi.

Agung menyatakan, capaian kementerian dan lembaga juga tergantung pada banyak faktor. "Bukan hanya terkait sektor, kementerian, dan lembaga lain untuk soal regulasi dan pencairan anggaran yang harus diselesaikan, melainkan juga soal-soal lain, seperti masalah tanah yang rumit dan kehati-hatian pengelola proyek agar tidak berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," lanjut Agung.

Oleh sebab itu, kata Agung, kalau UKP4 bersikap lugas memberikan warna merah, biru, atau kuning terhadap target yang dicapai kementerian dan lembaga, sebaiknya UKP4 memberikan catatan terkait belum tercapainya target agar penilaian itu juga adil. "Ke depan, memang harus ada jalan keluar dari konsekuensi penilaian agar target-target bisa dicapai dengan target waktu yang terjadwal, tetapi tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan berhati-hati," papar Agung lagi.

Ada hambatan

Di Istana Wapres, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengakui adanya hambatan yang dihadapi kementerian di bawah koordinasinya, di antaranya terkait masalah regulasi dan pencairan anggaran terkait kementerian lain. "Sebut saja misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan. Begitu banyak proyek yang membutuhkan dana dan regulasi pendukungnya," kata Hatta.

Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menyatakan, pihaknya akan tetap bersikap lugas memberikan rapor merah terhadap kementerian dan lembaga yang belum mencapai target sampai Selasa (4/1/2011) malam lalu meskipun target kementerian dan lembaga itu terkait dengan sektor, kementerian, dan lembaga lain. "Saya kira tetap menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga meskipun terkait regulasi ataupun pencairan anggaran. Sebab, kami memegang semua apa yang direncanakan dan ditetapkan di rencana aksi kementerian dan lembaga," ujar Kuntoro saat ditanya seusai rapat terbatas di Kantor Presiden.

Saat ditanya, apakah kelugasan sikap UKP4 terkait pemberian warna merah terhadap rapor kementerian dan lembaga yang belum mencapai target karena belum selesainya regulasi atau pencairan anggaran yang terkait dengan lembaga lain bisa dinilai adil bagi kementerian dan lembaga tersebut, Kuntoro menjawab, "Hipotetik seperti itu nanti kita bahas kembali." Lebih jauh, Kuntoro mengatakan, laporan kinerja 34 menteri dan 13 lembaga sudah semuanya diterima sebelum pukul 24.00 malam lalu. "Sekarang kami tengah olah. Kami belum melihat seperti apa hasil capaiannya. Namun, harapan kami hasilnya lebih baik lagi," kata Kuntoro. Demikian catatan online News zin tentang Unit Kerja Presiden.