Jumat, 15 Juli 2011

Arsyad Sanusi mantan hakim Mahkamah Konstitusi

Arsyad Sanusi mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), ditanya tentang berbagai pertemuan serta hubungan antara dia dan berbagai pihak saat diperiksa penyidik Bareskrim Polri, Jumat (15/7/2011). Arsyad diperiksa sebagai saksi sekitar tujuh jam terkait kasus pemalsuan surat keputusan MK dalam sengketa Pemilu 2009 di wilayah Sulawesi Selatan I. Dalam pemeriksaan kedua ini, Arsyad ditemani putrinya, Neshawati.

Arsyad mengatakan, ia ditanya penyidik terkait pertemuannya dengan Mahfud MD (Ketua MK), Masyhuri Hasan (juru panggil MK), dan Zainal Arifin (mantan panitera MK). Arsyad tak menjelaskan mengenai jawaban yang dia berikan kepada penyidik.

"Saya ditanyakan juga bagaimana hubungan saya dan Dewie Yasin Limpo (kader Partai Hanura); Andi Nurpati (mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum); staf kepegawaian di MK, Masyhuri Hasanl Fais; dan sebagainya," papar Arsyad.

Arsyad mempertanyakan enam surat dari KPU dan MK yang baru dia ketahui ketika dimintai keterangan di Panja Mafia Pemilu di DPR. Arsyad mengaku belum pernah melihat atau diperlihatkan ketika masih menjabat hakim di MK.

Surat yang dimaksud Arsyad adalah dua surat permohan penjelasan dari KPU kepada MK, dua surat jawaban dari MK kepada KPU, surat investigasi, serta surat pembentukan tim investigasi MK. "Itu sama sekali tidak pernah saya lihat, tidak pernah diperlihatkan, tidak pernah saya tahu. Itulah yang menjadi pertanyaan bagi saya," kata dia.

"Saya mendapat fitnah, kezaliman dari MK. Kenapa tidak diperlihatkan, pembentukan tim investigasi dan hasil investigasi internal selama lebih dari dua tahun. Saya sama-sama bergembira, sama-sama menonton bareng, kok enggak ada. Waktu ditanya panja, baru saya kaget. Anda menilai sendiri perlakuan terhadap mantan hakim MK, mantan negarawan, dan sekarang ini jadi hamba Allah dan jelata," kata dia.

Seperti diberitakan, selain Arsyad, penyidik Direktorat I Pidana Umum Bareskrim Polri juga memeriksa Andi Nurpati untuk kali pertama. Hingga saat ini, Andi masih diperiksa. Demikian catatan online News zin yang berjudul Arsyad Sanusi mantan hakim Mahkamah Konstitusi.

Selasa, 12 Juli 2011

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Effendi Anas

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Effendi Anas, menyadari gangguan lalu lintas yang timbul akibat ulah para joki 3 in 1. Namun, ia mengaku upaya penertiban oleh Satpol PP sulit membuahkan hasil maksimal. Tidak mudah menertibkan para joki "3 in 1". Mereka juga mempunyai pola-pola operasi.

Tidak mudah menertibkan para joki 3 in 1. Mereka juga mempunyai pola-pola operasi," ungkap Effendi kepada Kompas.com di ruang kerjanya, Balaikota DKI Jakarta, Selasa (12/7/2011). Ada dua pola operasi yang dijelaskan Effendi. Pertama, jika diadakan kehadiran aparat Satpol bersifat dadakan, para joki akan menghindar dengan berlari menyeberang jalan. "Satpol PP tidak mungkin ikut mengejar mereka karena lalu lintas pasti akan kacau jika terjadi kejar-kejaran di tengah jalan," katanya.

Alhasil, hanya beberapa orang dari ratusan joki yang terjaring dalam setiap operasi lantaran sebagian besar meloloskan diri. Mereka juga punya koordinator yang berada di persimpangan-persimpangan jalan dan dilengkapi HP," kata mantan Wali Kota Jakarta Utara ini.

Koordinator tersebut, kata Effendi, akan memberitahukan kepada para joki melalui telepon seluler bilamana terjadi penertiban oleh Satpol PP. Akibatnya, sebelum aparat Ketenteraman dan Ketertiban (Tramtib) tiba di lokasi, para joki telah lebih dulu menghilang. "Ini yang sering terjadi. Bahkan, ketika kami masih berada di titik yang cukup jauh, informasinya sudah sampai ke joki-jokinya," tutur Effendi.

Penertiban juga tidak mudah karena diperlukan operasi Tramtib untuk menjaring para joki. "Kalau cuma beberapa orang (petugas), mereka akan buat perlawanan. Jadi, jangan keliru, jumlah mereka kan jauh lebih banyak. Itu tidak mudah karena kami harus pakai kendaraan operasional dan melakukan operasi yang kelihatan," katanya.

Menyiasati masalah tersebut, Effendi mengatakan, operasi saat ini dilakukan dengan menyamarkan aparat Satpol PP di antara warga atau bahkan di antara para joki. "Sekarang beberapa orang akan turun tanpa seragam. Mereka berada di antara para joki atau berbaur dengan masyarakat lainnya," katanya.

Aturan 3 in 1 diberlakukan sejak tahun 2004 di beberapa jalan utama Jakarta untuk mengatasi kemacetan. Sayangnya, aturan batas minimal penumpang kendaraan ini tidak efektif karena kehadiran para joki yang bertindak sebagai penggenap jumlah penumpang.

Tidak hanya gagal mengurai kemacetan, keberadaan joki 3 in 1 kerap sampai pada tahap mengganggu kenyamanan berlalu lintas. Jumlah yang semakin besar akhir-akhir ini mengakibatkan adanya persaingan antarsesama joki untuk memperebutkan tumpangan. Imbasnya, mereka kerap kali terlihat nekat masuk hingga beberapa meter ke dalam badan jalan untuk memperlihatkan diri kepada pengendara mobil.

Hal yang sama terjadi juga pada periode menjelang usainya batas waktu 3 in 1. Kebanyakan joki akan semakin nekat menghentikan mobil-mobil pribadi tanpa memperhitungkan keselamatan diri dan pengguna jalan lain. Demikian catatan online News zin yang berjudul Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Effendi Anas.

Rabu, 06 Juli 2011

Pejabat Komite Olahraga Nasional Indonesia

Hingga Rabu (6/7/2011) malam, pejabat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang berinisial RU (58) bersama istrinya masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor Polrestro Tangerang Kota, Provinsi Banten.

RU bersama istrinya ditangkap Satuan Narkoba karena kedapatan menyimpan narkoba, Selasa (5/7/2011) malam. RU tertangkap di sebuah rumah di Kampung Kedaung RT 03 RW 02, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.

Bersama kedua tersangka polisi menyita barang bukti sebanyak 3 gram sabu dan 12 gram daun ganja kering. "Benar kami menangkap RU dan seorang perempuan yang diakui adalah istrinya karena kedapatan menyimpan narkoba," kata Kepala Polrestro Tangerang Kota Komisaris Besar Tavip Yulianto kepada wartawan, Rabu (6/7/2011). Demikian catatan online News zin yang berjudul Pejabat Komite Olahraga Nasional Indonesia.